Herman dan Kodam Jaya Lakukan Negosiasi

 

Letjen Purn Herman Sarens Soediro di sela acara napak tilas Forum Komunikasi Keluarga Besar Siliwangi di Tugu Proklamasi, (Foto: karawangnews.net)

 JAKARTA - Keluarga Letnan Jenderal Purn Herman Sarens Sudiro dan Aparat Militer Kodam Jaya tengah melakukan negoisasi di rumah dinas Herman di Cluster Vermon Blok G5 no 18 BSD, Serpong, Tangerang Selatan.

"Saat ini masih negosiasi antara Kodam Jaya, auditor militer tinggi TNI, pengacara dan pihak keluarga, di sana beliau (Herman) didampingi pengacara," terang Kapuspen TNI AD, Cristian Zebua saat dihubungi okezone, Senin (18/1/2010).

Cristian percaya Herman orang yang taat terhadap hukum. Pengepungan aparat Kodam Jaya di kediaman Herman untuk meminta tanggungjawab Herman terkait masalah bisnis TNI yang dijalaninya.

"Beliau tersangkut kasus bisnis TNI saat masih aktif, kejadiannya sekira tahun 80-an. Saya sendiri tidak tahu persis, silahkan tanya ke auditor militer tinggi TNI," tandasnya.
Kediaman pensiunan TNI Angkatan Darat, Mayjen (Purn) Herman Sarens Soediro, sekira pukul 10.30 WIB dikepung pihak Pomdam Jaya. Pengepungan ini terkait ulah Herman yang menggelapkan uang negara senilai Rp600 miliar.

Latar belakang pengepungan ini terungkap, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak intelejen TNI Angkatan Darat (bul)

 

Harus Ada Tim Negosiasi untuk Perdagangan Internasional

JAKARTA - Pemerintah perlu membentuk tim negosiasi yang tangguh, dalam melakukan perjanjian perdagangan internasional.

"Harus ada tim negosiasi yang tangguh untuk perjanjian perdagangan internasional ini," ujar Anggota Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bidang Pemasaran Handito Joeono menyampaikan, usai rakor Kadin, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/9/2008).

Dia menuturkan, selama ini dalam setiap perjanjian perdagangan internasional pihak Indonesia tidak diuntungkan dan tim ini bisa terdiri dari berbagai sektor baik itu pemerintah, departemen perdagangan, industri, perekonomian, dan pelaku bisnis.

Dia pun mendesak, perlu ada perbaikan perjanjian internasional yang dirasakan tidak memberikan nilai tambah bagi pemerintah Indonesia.

Di sisi lain, dalam meningkatkan upaya persaingan pasar Indonesia Kadin saat ini terus mengkampanyekan memakai produk dalam negeri. Karena menurutnya, nilai-nilai nasionalisme punya peran penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan pasar bebas.

Seperti diketahui, rendahnya persaingan Indonesia dalam pasar bebas membuat para pelaku usaha tak bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Untuk itu, perlu dibuat proteksi agar mampu berdaya saing. (ade)

Pemerintah Turun Tangan di Negosiasi Geodipa-PLN

JAKARTA - Pemerintah akan ikut campur tangan negosiasi antara PT Geodipa Energi dengan PT PLN (persero) terkait permintaan PLN akan gas Geodipa.

"Karena ini bisnis to bisnis (b to b), saya sedikit mungkin ikut campur dalam hal-hal tersebut," ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar, saat ditanyai wartawan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Mustafa menjelaskan, soal Geodipa yang meminta negosiasi harga gas ke PLN, akan dipersilakan. Pihaknya pun berharap bisa menemukan angka yang betul menjadi jalan keluar. "Kita juga setuju Geodipa maju ke geothermal," jelasnya.

Sementara mengenai harga yang pas, BUMN menyerahkan sepenuhnya kepada Direktur Utama PT PLN serta Direktur Utama Geodipa, tidak ingin ikut campur untuk masalah harga.

"BUMN juga diimbau agar PLN dan Geodipa untuk mencari source yang murah, seperti di Indonesia Timur," imbaunya. (ade)

Negosiasi Merpati dengan China Masih Dikaji

JAKARTA - Kendati Menteri Keuangan sudah melakukan negosiasi dengan pemerintah China, namun tetap saja negosiasi Merpati dengan Negeri Macan Asia itu masih berlajan alot.

Hingga saat ini, negosiasi tersebut masih dikaji. Di mana pemerintah Indonesia masih melihat aspek leabilitas yang belum dipenuhi pemerintah China terhadap pesawat yang dipesan.

?Negosiasi masih dikaji, khususnya aspek leabilitas pada pesawat yang dibeli,? kata Menneg BUMN Sofyan Djalil, kepada wartawan di sela-sela acara coffee morning, di gedung BUMN Jakarta, Kamis (28/5/2009).

Negosiasi yang masih dikaji tidak akan membuat pihak Merpati menurunkan rencana pembelian 15 unit pesawat, kendati masih ada persoalan krek yang diperbaiki.

Sebelumnya, Sekretaris BUMN Said Didu menyampaikan negosiasi Merpati dengan pihak China tidak akan membuat pemerintah menjadi lembek. Pasalnya, dalam negosiasi ada permintaan pemerintah secara tegas yang harus dipenuhi pemerintah China.

Seperti diketahui, Merpati Airlines menunda rencana pesanan pembelian pesawat jenis MA-60 dari Xian Aircarft Industry Company Ltd asal negara China akibat keterbatasan dana. Kemudian ujung dari penundaan pembelian pesawat dari China, pemerintah China juga menunda pembiayaan proyek PLTU 10 ribu megawatt (mw).

Namun akhirnya, pemerintah China kembali berkomitmen membiayai proyek 10 ribu mw pasca-negosiasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun langsung bertolak ke China dan menyepakati pembelian pesawat Merpati tetap dilakukan secara bisnis to bisnis (B to B), tanpa merugikan negara di kedua belah pihak. (ade)